10 Eks Koruptor Beramai Ramai Nyaleg di Kota Jambi

10 Eks Koruptor Beramai Ramai Nyaleg di Kota Jambi

detiknews

KPU Jambi meminta parpol mengubah nama-nama Bacaleg yang pernah tercebur korupsi guna maju pemilu 2019. Pergantian nama tersebut sesuai keputusan ketentuan KPU yang tidak mengizinkan eks napi koruptor nyaleg. Ada 10 nama eks napi koruptor yang diminta guna diganti.

“Di sini bahasanya anda bukan menampik ya, namun kita melulu meminta untuk parpol-parpol tersebut untuk menganti nama-nama yang tercebur koruptor. Karena telah jelas, sesuai ketentuan KPU Nomor 20 Tahun 2018, di mana unsur ketiga mengenai persyaratan akan calon ayat 7 huruf H disebutkan yang boleh mencalonkan diri bukanlah terpidana bandar narkoba, durjana seksual terhadap anak dan korupsi,” ujar Komisioner KPU Jambi, Sanusi untuk detikcom, Senin (23/7/2018)

Menurutnya, KPU Jambi telah mengerjakan verifikasi persyaratan terlebih dahulu terhadapi parpol-parpol yang mengikutsertakan nama-nama bacalegnya. Namun ada sejumlah parpol yang masih mengikutsertakan nama eks napi koruptor.

“Sudah jelas, sebelumnya kan kita sudah memberitahu, bahwa dalam mengerjakan proses rekrument supaya tidak memasukan atau mengikutsertakan nama-nama yang pernah terlibat permasalahan tindak pidana korupsi. Namun masih terdapat yang mencalonkannya, maka dari tersebut kita meminta nama-nama tersebut harus diganti, sebab kita menjalani sesuai ketentuan yang ada,” jelasnya.

Namun Sanusi belum membuka nama-nama 10 orang itu.

“Kalau dari mana partainya anda belum dapat mempublisnya dulu. Yang jelas anda meminta parpol-parpol tersebut mengubah nama-nama itu,” tukas Sanusi.

Sementara itu, peralihan nama eks napi koruptor oleh KPU Jambi dilawan oleh Ketua DPC Hanura Kota Jambi, Sertiyansyah. Menurutnya ketentuan KPU itu dirasakan melanggar hak politik seseorang.

“Saya paling tidak sependapat dengan ketentuan KPU itu, sebab para eks napi koruptor hak politiknya tidak dicabut, dan undang-undang mengizinkan itu. PKPU tersebut bukanlah adalahurutan dari undang-undang. Masa PKPU dapat mengalahkan undang-undang. Jadi, biarkanlah masyarakat yang menghukumnya,” ujarnya.