Negara Australia Mengancam Untuk Penjarakan Pemilik Medsos Atas Video Terorisme

Negara Australia Mengancam Untuk Penjarakan Pemilik Medsos Atas Video Terorisme

Negara Australia Mengancam Untuk Penjarakan Pemilik Medsos Atas Video Terorisme – Australia berjanji pada Sabtu (30/3) untuk mengenalkan undang-undang baru yang dapat menciptakan bos media sosial dipenjara dan perusahaan teknologi raksasa didenda miliaran dolar sebab terbukti tidak berhasil menghapus video kekerasan dari platform mereka.

Undang-undang baru tersebut akan diangkut ke parlemen minggu depan yang bakal sekaligus menjadi seruan Canberra terhadap perusahaan media sosial untuk menangkal platform mereka sebagai “senjata” teroris sesudah serangan Masjid Christchurch di Selandia Baru.

Facebook menuliskan telah menghapus “dengan cepat” sejumlah 1,5 juta video tentang insiden itu yang ditayangkan di platform mereka.

Video 17 menit tentang insiden 15 Maret yang merenggut nyawa 50 orang tersebut diketahui masih tersiar sejumlah jam sesudah serangan terjadi menurut keterangan dari para ahli.

“Perusahaan-perusahaan media sosial besar mempunyai tanggung jawab untuk memungut setiap perbuatan demi meyakinkan produk teknologi mereka tidak dieksploitasi oleh teroris,” kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam suatu pernyataan, laksana yang dilansir dari AFP pada Sabtu (30/3).

Morrison, yang bertemu dengan sebanyak perusahaan teknologi pada Selasa (26/3) – tergolong Facebook, Twitter, dan Google – menuliskan Australia bakal mendorong negara-negara G20 lainnya guna meminta pertanggungjawaban perusahaan media sosial.

Jaksa Agung Australia Christian Porter menuliskan undang-undang baru tersebut akan menjadikan keacuhan media sosial sebagai suatu tindak pidana, sebab tidak dengan cepat menghapus tayangan kekerasan. Bukan hanya terorisme namun pun seperti video pembunuhan dan pemerkosaan.

Para bos media sosial bisa menghadapi hukuman tiga tahun penjara sebab gagal melakukannya, tambahnya, sedangkan platform media sosial – yang penghasilan tahunannya dapat menjangkau puluhan miliar dolar – bakal menghadapi denda sampai sepuluh persen dari omset tahunan mereka.

“Media arus utama yang menyiarkan pelajaran semacam tersebut akan membahayakan lisensi mereka dan tidak ada dalil mengapa platform media sosial mesti diperlakukan secara berbeda,” kata Porter.

Pemerintah Australia sekitar ini “dikecewakan” oleh tanggapan dari raksasa teknologi ketika pertemuan hari Selasa, Menteri Komunikasi Australia Mitch Fifield mengatakan untuk wartawan Sabtu (30/3).

Tetapi pakar ketenteraman siber Nigel Phair, dari Universitas New South Wales, meragukan keterampilan undang-undang Australia yang diusulkan guna menjatuhkan hukuman pidana atas permasalahan macam ini.

“Hukumannya melulu untuk eksekutif yang berdomisili di Australia, dan secara borongan mereka ialah eksekutif pemasaran, bukan mereka yang bertanggung jawab guna menjalankan dan merawat platform,” katanya untuk penyiar SBS pada mula pekan ini.