Pemerintah Australia Akan Mengakses Pesan Sms Warganya

Pemerintah Australia Akan Mengakses Pesan Sms Warganya

detiknews

Pemerintah Australia Akan Mengakses Pesan Sms Warganya – Pemerintah Australia akan memberitahukan rencana Undang-undang baru yang bertujuan menolong pihak intelijen dan kepolisian dalam mencegah durjana melalui telepon dan internet.

Berdasarkan keterangan dari pemerintah, UU yang ada ketika ini telah ketinggalan zaman karena dibentuk di era saat HP dan surat elektronik juga belum ada.

Pihak kepolisian dan intelijen sekitar ini mengkhawatirkan semua penjahat laksana teroris dan pedofil dapat mengerjakan aksinya tanpa dapat memantau komunikasi mereka.

“Dalam 12 bulan terakhir, terdapat 200 permasalahan dimana penyelidikan durjana serius sangat diprovokasi oleh ketidakmampuan kami mengakses data di bawah peraturan UU yang ada,” kata Menteri Keamanan Siber Australia, Angus Taylor.

“Risikonya yaitu semua penjahat, teroris, pedofil, dan penyelundup narkoba lolos dari durjana mereka tanpa dapat kita tahan,” tambahnya.

Untuk itu, menurut keterangan dari pemerintah, revisi UU ini akan dilaksanakan untuk meyakinkan semua penjahat “tak punya lokasi bersembunyi”.

Namun, bukankah urusan tersebut akan menjadi pintu masuk untuk polisi guna mengakses HP penduduk Australia?

Pemerintah beralasan tak dimaksudkan laksana itu. Artinya, perusahaan teknologi komunikasi tak bakal dipaksa memecahkan sistem enkripsi yang tak mereka pegang “kunci utamanya”.

“Kami yakin enkripsi sangat urgen dalam mengayomi warga Australia,” katanya.

Berdasarkan keterangan dari dia, legalisasi ini tidak bakal memberi kesempatan penegak hukum meminta perusahaan teknologi menciptakan kekurangan dalam sistem enkripsi mereka.

Perlu dicatat, terdapat perbedaan antara enkripsi pada pesan yang dikirim satu sama beda dengan enkripsi guna layanan berbagi file berbasis cloud.

Sebagai contoh, Apple tidak bakal dipaksa menciptakan enkripsi guna layanan pesan iMessage. Kunci enkripsi iMessage berbeda-beda untuk masing-masing pemakai.

Tapi Apple memang memegang kunci enkripsi tunggal guna layanan iCloud. Hal itulah yang dapat diminta dimulai oleh pemerintah.

Misalnya kita menggunakan software untuk mengirim pesan ke teman, pesan tersebut dienkripsi ketika dikirim antara dua HP atau gajet.

Ketika sampai, pesan tersebut didekripsi untuk dapat dibaca di penerima.

Dalam UU baru nanti diatur, andai penegak hukum mempunyai surat perintah pengadilan untuk mengawasi HP Anda, maka mereka pun dapat membaca pesan tersebut.

Bahkan, mereka dapat mencopy, mengecek isi HP atau gajet, serta menghapus item laksana pesan atau potret jika diperlukan.

Berdasarkan keterangan dari Menteri Angus Taylor, urusan ini melulu akan diterapkan di bawah pedoman yang paling ketat.

Bagaimana teknik kerjanya?
Badan intelijen ASIO atau Kepolisian Federal Australia (AFP) bakal diberi kewenangan meminta perusahaan teknologi telekomunikasi menolong mereka dalam penyelidikan.

Permintaannya mulai dari hal fundamental seperti informasi mengenai bagaimana teknik kerja layanan atau software pesan untuk mengawasi seseorang.

Namun mereka pun dapat meminta akses ke profil online seseorang atau dokumentasi pesan di HP orang tersebut.

Menteri Taylor menuliskan perusahaan teknologi telekomunikasi pun dapat dimintai bantuannya mengejar seorang tersangka.

“Bila kami mesti melacak terduga teroris, kami hendak akses data GPS. Kita mustahil melacak mereka tanpa memahami di mana mereka berada,” ujarnya.

Permintaan pihak berwenang Australia ke perusahaan teknologi telekomunikasi ini terdiri atas tiga tingkatan.

Pertama, yang sifatnya sukarela. Kedua, permintaan mesti di mana perusahaan mesti menolong atau andai tidak, bakal didenda sampai $ 10 juta. Sedangkan untuk individu dendanya $ 50.000.

Tahap ketiga, permintaannya tidak saja wajib untuk perusahaan atau individu, tapi pun mengharuskan mereka membina sistem sendiri guna membantu.

Artinya, andai mereka tak tahu atau tak dapat memenuhi permintaan pihak berwenang, maka mereka sendiri yang mesti berjuang memenuhinya.

Mungkin sulit memburu pengembang software atau perusahaan teknologi di negara di luar Australia. Namun pemerintah percaya mitranya di negara lain bakal bekerja sama.

Seberapa tidak jarang Pemerintah Australia akan menciptakan permintaan semacam tersebut dari perusahaan teknologi?

Dengan UU baru, tidak jelas apakah pemerintah dan lembaga penegak hukum bakal langsung meminta akses itu ke perusahaan teknologi.

Sebagai catatan, semenjak 2013 Pemerintah Australia mengemukakan 6.977 permintaan data dari Facebook berhubungan dengan 7.759 akun berbeda.

Facebook diadukan telah mengisi sekitar 67 persen permintaan data tersebut.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari tulisan ABC Australia.