Bos Tokopedia Menginformasikan Soal Aturan Pajak e-commerce di Tarik

Founder dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan unik kembali ketentuan bersangkutan peraturan perpajakan untuk transaksi perniagaan elektronik (e-commerce).

“Tentunya apresiasi sekali ya bahwa pemerintah selalu memperhatikan saran dan masukan dari pemain industri dan sebetulnya ini tidak sedikit kesalahpahaman pun bahwa asumsi pemain online tersebut tidak bayar pajak,” kata William usai acara Final Thinkubator di Studio 1 Trans TV, Jakarta, Jumat (29/3) malam.

Berdasarkan keterangan dari dia, walau belum ditata dalam aturan tersendiri, pelaku e-commerce yang terdapat di Indonesia sebetulnya turut menunaikan pajak cocok dengan kriteria dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya penarikan ini, William menuliskan akan terdapat ruang dan waktu untuk industri serta kementerian untuk mengkaji penyelesaian yang terbaik berhubungan pajak e-commerce.

“Saya pikir bakal ada ruang dan waktu guna industri, asosiasi, kementerian Ditjen Pajak terus mengkaji penegakan yang terbaik tersebut seperti apa,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan akan unik kembali aturan berhubungan pajak e-commerce. Aturan yang dimaksud merupakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018 mengenai Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Alasan di balik penarikan itu ialah aturan tersebut kerap disalah artikan masyarakat dan pelaku usaha sebab mengira pemerintah membebankan pajak baru untuk pelaku e-commerce.

Namun, pemerintah melulu ingin menegaskan bahwa pelaku usaha e-commerce mesti dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh). Kemudian, pemerintah juga melulu ingin menghimpun info slot online pelaku e-commerce melewati Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Berdasarkan keterangan dari Sri Mulyani, aturan pajak e-commerce penting supaya ada kesetaraan perlakuan pajak antar sesama pelaku usaha.

“Pelaku e-commerce hendak treatment antara mereka dan online sama. Konvensional hendak supaya perlakukan pajak mereka dengan e-commerce sama. Masyarakat mengharapkan semua sama (perpajakannya). Jadi ya telah 1 April nanti aturan ini tidak bakal berlaku, dan kami konsentrasi ke tata seperti pajak saja,” jelas dia.

KPK Mengapresiasi Instruksi Jaksa Agung Soal Laporan Kekayaan

KPK mengapresiasi Jaksa Agung M Prasetyo yang mengeluarkan instruksi untuk jajarannya supaya melaporkan harta kekayaan lewat laporan harta kekayaan pelaksana negara (LHKPN). Instruksi itu diinginkan meningkatkan kepatuhan LHKPN.

“KPK menyambut positif instruksi yang diterbitkan Jaksa Agung mengenai Kewajiban Pelaporan LHKPN Tahun 2019,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah untuk wartawan, Sabtu (30/3/2019).

Dia menuliskan instruksi yang dikirim ke jajaran kejaksaan di semua Indonesia itu akan membantu menambah tingkat kepatuhan LHKPN. KPK pun bercita-cita pencegahan korupsi dapat ditingkatkan lewat LHKPN.

“Instruksi langsung Jaksa Agung yang diantarkan ke semua pejabat sampai kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, dan kepala cabang kejaksaan negeri di semua Indonesia itu kami harap pasti akan sangat menolong meningkatkan upaya pencegahan melewati pelaporan LHKPN tersebut,” ucapnya.

Dilihat dari website e-LHKPN KPK, sampai Sabtu (30/3) per pukul 12.00 WIB terdapat 134 orang atau 35,36 persen dari 370 mesti lapor di jajaran Kejaksaan Agung yang memberikan LHKPN ke KPK. Pelaporan LHKPN tahun 2019 sendiri akan ditutup Minggu (31/3).

Prasetyo sebelumnya mengeluarkan instruksi mesti lapor harta kekayaan indotogel alias LHKPN untuk jajarannya. Instruksi ini adalahwujud jajaran Korps Adhyaksa menyokong pencegahan korupsi.

“Jaksa Agung menginstruksikan jajaran guna segera menciptakan dan mengantarkan LHKPN melewati e-LHKPN sebagai format ketaatan sebagai ASN dalam rangka pencegahan dari tindak pidana korupsi,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mukri ketika dimintai konfirmasi, Sabtu (30/3).

Instruksi Jaksa Agung ini dikeluarkan pada Jumat (29/3). Jaksa Agung meminta semua pejabat tinggi di Kejagung mensosialisasikan ke jajaran supaya menyampaikan LHKPN sangat lambat 31 Maret 2019.